RBG.id — Hingga awal November 2025, penyerapan anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi tercatat baru mencapai 58 persen.
Angka tersebut dinilai masih rendah oleh DPRD Kota Bekasi, yang mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan proyek menjelang tutup tahun anggaran.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menilai lambatnya realisasi anggaran dapat berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama dalam sektor vital seperti perbaikan jalan, sistem drainase, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
“Tingkat penyerapan anggaran sampai Oktober baru 58 persen. Idealnya pada November ini sudah di angka 80–85 persen,” kata Alit, Senin (3/11/2025).
Baca Juga: Komisi I DPRD Bekasi Awasi Ketat Rencana WFH ASN, Minta Pelayanan Publik Tetap Optimal
Menurutnya, pemerintah harus bekerja lebih cepat agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang besar di akhir tahun.
Ia menargetkan serapan pembangunan infrastruktur dapat menembus 90 persen hingga Desember mendatang.
“Paling tidak, 90 persen program infrastruktur yang sudah direncanakan bisa terealisasi. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
DPRD juga mengingatkan agar proses percepatan tidak dilakukan secara asal-asalan.
Kualitas pekerjaan harus tetap menjadi prioritas agar pembangunan bisa memberi manfaat maksimal bagi warga.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui keterlambatan penyerapan anggaran sebagian besar disebabkan oleh proses rasionalisasi dan efisiensi program yang dilakukan pada pertengahan tahun.
Baca Juga: DPRD Bekasi Panggil BKPSDM dan Sekda, Klarifikasi Transparansi Rotasi 250 ASN di Lingkup Pemkot
Kondisi tersebut membuat beberapa proyek mengalami penundaan kontrak, meski pengerjaan fisik di lapangan tetap berjalan.
“Sekolah, polder, dan proyek lainnya sudah dikerjakan, tinggal proses pembayaran,” ujar Tri.