bekasi

Minim Fasilitas Disabilitas, Fraksi Gerindra Minta Pemkot Bekasi Perkuat Layanan di Semua Sektor Publik

Sabtu, 1 November 2025 | 14:37 WIB
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin. (Foto/Istimewa.)

RBG.id — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Ia menilai hingga kini aksesibilitas di berbagai fasilitas umum masih belum merata, sehingga Kota Bekasi belum sepenuhnya layak disebut sebagai kota ramah disabilitas.

“Dengan belum meratanya akses bagi penyandang disabilitas di ruang publik, Kota Bekasi belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang inklusif,” ujar Misbahudin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Gerindra Kota Bekasi.

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya harus menyentuh aspek fisik seperti fasilitas umum, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan.

Baca Juga: DPRD Bekasi Panggil BKPSDM dan Sekda, Klarifikasi Transparansi Rotasi 250 ASN di Lingkup Pemkot

Dorongan Pembentukan Layanan Terpadu

Misbahudin menjelaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dan keterkaitan dalam membangun sistem pelayanan yang ramah disabilitas.

Ia mengusulkan pembentukan unit layanan terpadu agar masyarakat penyandang disabilitas tidak kesulitan mengakses bantuan.

“Baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan, bisa dibuat unit layanan yang terintegrasi. Jadi mereka tidak bingung harus ke mana ketika membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Misbahudin menekankan pentingnya lembaga pendidikan untuk memastikan inklusivitas dalam proses belajar-mengajar.

Baca Juga: Komisi III DPRD Soroti Lambatnya Realisasi PAD Kota Bekasi, Tri Adhianto Janjikan Evaluasi dan Percepatan

Sekolah, kata dia, perlu menyesuaikan metode pembelajaran serta menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan siswa disabilitas.

“Maka kami mendorong lembaga pendidikan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi siswa disabilitas, menyesuaikan pelajaran, serta menyediakan sarana yang ramah bagi mereka,” tutur Misbahudin.

Ia juga menyoroti aspek layanan kesehatan yang kerap masih sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas tertentu, seperti tuna rungu. Misbahudin menyarankan agar tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit dibekali kemampuan bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi dengan pasien secara efektif.

Halaman:

Tags

Terkini