Bima Arya Ungkap Dua Sumber Karut Marut PPDB di Kota Bogor

Layaknya sekolah di luar negeri memiliki kekhususan tertentu. Sementara pada jalur raport, Bima Arya menyarankan ada tes sehingga tidak bisa pada hasil saja.

Sementara Ketua Badan Musyawarah Persekolahan Swasta (BMPS) Kota Bogor, Ade Sarip mengatakan, dalam pelaksanaan PPDB perlu konsitensi pada kebenaran dan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Bantu Pendidikan Anak Yatim, Pemerintah Desa Citeureup Terus Berjuang Agar Dibangunnya SMP Negeri

Terlebih soal kuota PPDB yang sudah ditentukan masing-masing sekolah negeri.

Ade Sarip minta setiap sekolah konsisten dan tidak lagi menambah kuota dalam rombongan belajar atau kelas.

Sehingga keadilan dapat dirasakan sekolah-sekolah swasta yang kerap kehilangan siswa akibat penambahan kuota PPDB oleh sekolah.

“Sistem PPDB yang dibangun sudah melalui kajian panjang. Sistem sebagus apapun, kalau tidak dibantu ketulusan dan keikhlasan sesuai ketentuan akan no sense,” terangnya.

Ketimbang membangun sekolah baru, Ade berharap Pemerintah Kota Bogor dapat memandang sekolah negeri dan swasta dengan pandangan yang sama.

Menurutnya, sekolah-sekolah swastalah yang membantu pemerintah memenuhi hak dasar pendidikan di Indonesia.(fat)