Terkait dengan potensi penyaluran BLT tidak tepat sasaran, ia menyebut bahwa KPM telah diverifikasi dan divalidasi. Jika masih ada masyarakat mampu yang menerima BLT ini, maka bantuan tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah.
"(Kalau diterima) Itu sama saja mendoakan dia (KPM ekonomi mampu) menjadi orang tidak mampu, apa tidak takut?. Selain tentunya kita sudah verifikasi," tambahnya.
Diketahui, ada sebanyak 1.018.773 warga Kota Bekasi yang masuk dalam daftar DTKS. Dalam waktu dekat, rencananya Dinsos Kota Bekasi akan mengevaluasi DTKS.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Daradjat Kardono meminta Pemkot Bekasi memastikan BLT tepat sasaran. Maka, perlu dilakukan verifikasi dan validasi langsung oleh Pemkot Bekasi sampai ke perangkat RT dan RW sebagai pengurus lingkungan.
"Jadi prinsipnya begitu, harus tepat sasaran. Untuk bisa mendapatkan tepat sasaran, berarti datanya harus akurat, harus verifikasi dan validasi oleh pihak-pihak yang berhak untuk menentukan itu," ungkapnya.
Saat ini menurut Daradjat, dampak inflasi tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang ada pada daftar DTKS. Melainkan masyarakat di luar data DTKS yang terdampak PHK, hingga keluarga yang belum pulih perekonomiannya dampak Covid-19.
Jika memang ada keluarga di luar DTKS yang dianggap berhak mendapat bantuan, perangkat RT/RW harus memastikan validitas datanya. Kasus semacam ini kata Daradjat, bisa diajukan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
