RBG.ID, CIKARANG PUSAT – Pembangunan perumahaan subsidi di Kabupaten Bekasi kian pesat, terutama di wilayah utara, namun tidak didukung oleh fasilitas infrastruktur, membuat penghuninya memilih meninggalkan rumah tersebut.
"Untuk investasi, itu merupakan pilihan dan hak masing-masing orang yang punya uang, dan kami tidak bisa mengarahkan atau memaksa. Tapi kalau menurut saya, bagaimana orang mau tinggal di perumahan tersebut, jika infrastrukturnya tidak mendukung," ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi, kepada Radar Bekasi, Senin (10/10).
Ia mencontohkan, sekarang sudah ada exit tol di Tambun Utara, tetapi kondisi jalannya masih terlalu kecil, sehingga pemilik rumah memilih tidak menempatinya. Tetapi, mereka melihat lima tahun ke depan, pasti jalannya akan diperlebar. Oleh karena itu, dirinya meminta agar dinas yang menjadi mitra kerja Komisi III, punya master plan, mana skala prioritas.
"Saat ini, komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat minim. Oleh karena itu, saya minta agar mitra kerja yang ada enam OPD, ada koordinasi yang baik, sehingga dalam hal pembangunan bisa saling memberikan data. Kalau itu sudah terintegrasi, maka untuk melakukan pembangunan juga akan berjalan," terang Helmi.
Diakuinya, pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi cukup pesat. Tetapi memang masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Termasuk suplai air dari PDAM yang masih minim ke perumahaan.
Menurutnya, ketika masyarakat sudah memilih tinggal di Kabupaten Bekasi, harus diberikan fasilitas.
"Pada saat masyarakat sudah membeli rumah disini, tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas infrastruktur dan lain sebagainya, agar mereka nyaman tinggal di Kabupaten Bekasi," saran Helmi.
