RBG.ID, BEKASI - Usulan pemekaran Kabupaten Bekasi Utara timbul tenggelam dalam perjalannya. Kemampuan fiskal Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) harus dikaji mendetail agar benar-benar mampu mandiri, sementara Bekasi Utara yakin 85 persen sangat layak menjadi DOB.
Radar Bekasi (RBG.ID Group) menghimpun data geografis, demografis, hingga kemampuan infrastruktur wilayah dan ekonominya. Tahun 2021 lalu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi tercatat sebesar Rp8.597,75 miliar rupiah dihasilkan oleh hasil pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, hingga pengadaan listrik dan gas yang sebagiannya berasal dari wilayah Utara Bekasi.
Total ada 13 Kecamatan yang rencananya akan bergabung didalam DOB ini, 101 desa, 4 kelurahan. Total luas wilayahnya 729,16 KM persegi, dengan total penduduk 1,8 juta jiwa.
Satu juta lebih warga tersebut akan dilayani oleh 1.238 sarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan sarana kesehatan yang akan melayani masyarakat saat ini tercatat sebanyak 494 mulai dari Rumah Sakit (RS) sampai Apotek.Ada 14.934 sarana dan prasarana ekonomi yang akan menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah.
Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) mengatakan bahwa di rentang tahun 2011 sampai 2013, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Utara (Alu) telah mendaftarkan usulan pemekaran ini kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah teregister dengan nomor 59. Hari ini, P3KB rencananya akan datang ke Kemendagri untuk mengkonfirmasi usulan yang telah terdaftar ini.
Pemekaran disebut bukan hanya wacana dan isu belaka. Melainkan sudah dilengkapi dengan hasil kajian yang dilaksanakan pada rentang waktu 2006 sampai 2007 selama enam bulan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.
Proses dilanjutkan setelah muncul hasil kajian, hingga keluarnya Surat Keputusan (SK) dari DPRD Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi saat itu, Sa'dudin. "Jadi pada waktu itu hasil kajian profesor Sadu (Prof. Sadu Wasistiono) dengan tim. Yang dihasilkan, 85 persen hasil kajian itu sangat layak," kata Ketua Umum P3KB, Sanusi Nasihun, Senin (15/8).
