Sementara target investasi tahunan yang diterima Kabupaten Bekasi sebesar Rp 64 triliun, tahun ini menyumbang 37,65 persen dari total target investasi Provinsi Jawa Barat, sebesar Rp 170 triliun sesuai penetapan pemerintah.
Dani menjelaskan, Pemkab Bekasi telah menyiapkan strategi sebagai wujud komitmen percepatan realisasi investasi menuju target capaian penanaman modal tahun ini, diantaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menunjang pelayanan perizinan berinvestasi.
Kemudian, memobilisasi perangkat daerah, hingga Muspika dan perangkat desa untuk membantu mempermudah masuknya investor dengan cara menjaga kondusifitas iklim investasi.
Sejumlah layanan khusus yang dibutuhkan penanam modal (investor), juga telah tersedia di loket khusus perizinan satu pintu, serta melalui aplikasi daring.
“Saya juga sudah memberikan layanan hotline bagi para pengusaha dan investor, jika mengalami kendala atau kesulitan," terang Dani.
Bahkan, Dani mengajak kepada para pengusaha dan investor di Kabupaten Bekasi, untuk bersama-sama memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara tepat waktu.
"Mari kita penuhi laporan LKPM secara tepat waktu. Saya selalu menyediakan karpet merah, setiap kesulitan akan kami bantu dan jembatani. Karena pada dasarnya, kita adalah mitra, untuk itu jangan segan-segan menyampaikan semua persoalan, sehingga bisa maju bersama," harap Dani.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa setiap perusahaan berkewajiban membuat LKPM, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi sekaligus permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. (and)
