RBG.ID, BEKASI - Terkait dengan rencana distribusi LPG bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Heri Purnomo menilai tidak pas jika disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Protes masyarakat sempat terjadi pada saat momen distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 oleh pemerintah, dimana ada kelompok masyarakat yang kondisi perekonomiannya menengah ke bawah tapi tidak mendapat bansos, juga sebaliknya, saat itu basis datanya adalah DTKS.
Sosialisasi kebijakan ini harus masif, baik pembelian LPG maupun Pertalite jika mulai diberlakukan di Kota Bekasi. Pasalnya, kebijakan ini dinilai belum dikenal atau familiar ditengah masyarakat.
Ia menggaris bawahi data DTKS ini bersifat dinamis, fluktuatif naik dan turunnya."Sama seperti belum lama ini, pemerintah Kota Bekasi itu memberikan kebijakan jaminan kesehatan BPJS penerima bantuan iuran. Banyak yang daftar, tapi ternyata banyak yang nggak lolos, karena kan syaratnya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial," paparnya.
Pertimbangan berikutnya adalah kemampuan mengoperasikan aplikasi oleh masyarakat, erat kaitannya dengan sasaran konsumen, yakni ibu-ibu rumah tangga. Maka, sosialisasi yang masif dan sinkronisasi DTKS ini menjadi hal penting yang harus dilakukan.
Dalam rapat-rapat Komisi 4 DPRD Kota Bekasi bersama dengan Dinsos Kota Bekasi, ia mengaku bahwa pihaknya selalu mengingatkan Dinsos Kota Bekasi untuk selalu memperbarui data DTKS.
"Tapi kalau memang mau diberlakukan kebijakan itu, kita sih dukung kebijakan pemerintah yang sifatnya memang untuk kebaikan, tapi juga perlu sosialisasi yang mendalam ke masyarakat," ungkapnya.
