RBG.ID, NGAMPRAH - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak informatif dalam hal keterbukaan informasi kepada publik.
Hal tersebut diketahui setelah KIP Jawa Barat melakukan monitoring evaluasi (Monev). Tak hanya itu, Pemda KBB bahkan tidak merespons kuesioner yang diberikan KIP Jabar.
Padahal, kuesioner yang diberikan merupakan salah satu upaya monitoring dan evaluasi dalam keterbukaan informasi kepada publik.
Komisioner KPI Jabar, Dadan Saputra, Pemda KBB hingga kini tidak memiliki nilai dalam penilaian keterbukaan informasi karena tidak mengembalikan berkas yang sempat dikirimkan.
Padahal, sambung dia, pengembalian berkas kuesioner tersebut bersifat wajib dikembalikan setelah diisi oleh Pemkab Bandung Barat mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas, juga Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi.
"Kabupaten Bandung Barat itu tidak informatif, jadi nilainya nol karena tidak mengembalikan kuisioner yang kita berikan. Jadi jangankan publik tahu, KIP juga tidak tahu. Padahal secara aturan itu sifatnya wajib, karena ada dasar aturannya," katanya kepada wartawan, Senin (19/9/2022).
"Artinya Kabupaten Bandung Barat tidak mengindahkan aturan yang sudah ada," sambungnya.
