RBG.ID, SUBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang saat ini tengah berupaya mendapat hak pengelolaan TWA Gunung Tangkuban Perahu.
Sebelumnya, Bupati Subang H. Ruhimat mengatakan saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, sebab pihaknya sudah mengajukan surat permohonan.
Terkait hal itu, sejumlah aktivis lingkungan Subang yang tergabung dalam Forum Pemerhati Lingkungan mendorong langkah Bupati Subang soal kejelasan pembagian hasil Kawasan Wisata Alam (KWA) Tangkuban Parahu.
Ketua Forum Pemerhati Lingkungan, Andi Lukman Hakim mengatakan pihaknya telah melakukan hearing terkait pengelolaan KWA Tangkuban Parahu dengan sejumlah dinas terkait.
Pasalnya kawasan tersebut tidak masuk menjadi PAD Subang melainkan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Tadi kita sudah melakukan hearing terkait dengan pengelolaan IPPA izin perusahaan pariwisata alam Tangkuban Parahu dengan Dinas Pertanian, Pariwisata, Perizinan dan Kabag Hukum," kata Andi kepada wartawan usai menggelar hearing dengan beberapa OPD di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Subang, Rabu (4/1/2023).
Hasil dari hearing tersebut, kata Andi menjelaskan beberapa catatan. Salah satunya bahwa pihaknya akan mendatangi Komisi IV DPR RI untuk segera membuat pansus.