"Insya Allah, rencananya minggu depan kita akan melakukan aksi ini kembali ke kantor DPTR Kabupaten Sukabumi. Kita minta kepala dinasnya yang menghadap ke kami. Sebab, masalah inventarisasi tanah milik negara itu, tidak jelas data-datanya. Bahkan, Perda rencana tata ruang Nomor 22 Tahun 2012 pun tidak ada kepastian sampai hari ini," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Pertanah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi, Esa Nugraha Putra menambahkan, aksi demonstrasi sudah diterima oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.
Mereka, meminta penjelasan soal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi. "Dari situ berkembang pertanyaan. Seperti beberapa ketentuan jarak pasar tradisional dan pasar modern," ucapnya.
Saat mereka melakukan aksi demonstrasi, ujar Esa, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi menyambut baik dan menjelaskan semua tuntuan yang mereka sampaikan pada aksi demonstrasi tersebut.
"Tadi demonya mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB sudah pada pulang. Pak Kadis gak hadir karrna ada diat dari KPK bersama seluruh OPD di Gedung Negara Pendopo Sukabumi. Kalau harapan dan imbauan dari kita sebenarnya menerima saja semua masukan baik dalam bentuk demo maupun audensi," pungkasnya. (Den).
