Wow Ternyata Sepanjang 2023 DKPP Terima 299 Aduan dan Putus 118 Perkara, Mau Tahu Apa Aja? Yuk Cek Rinciannya

Posisi selanjutnya adalah Bawaslu Kabupaten maupun Kota sebanyak 114 Teradu, KPU RI sebanyak 32 Teradu, Panwascam sebanyak 23 Teradu, KPU Provinsi sebanyak 17 Teradu dan Bawaslu RI sebanyak 18 Teradu.

Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, 118 perkara yang telah diputus oleh DKPP menunjukkan bahwa beban kerja DKPP tidaklah ringan.

Nah, apabila dirata-rata terdapat 2 perkara yang diperiksa DKPP dalam sepekan. itu belum dihitung apabila ada sidang pembacaan putusan.

Baca Juga: Seger Abis! Nginap di Villa yang Punya Akses Kolam Renang Langsung Depan Kamar View Persawahan Hijau nan Asri, Yuk Buruan Booking Ke Sini!

Menurut dia, dengan beban yang berat maka dibutuhkan penguatan Sekretariat DKPP.

Kini, 6 Bagian yang terdapat dalam Sekretariat DKPP dinilai belum mencukupi untuk menunjang beban kerja DKPP yang diprediksi akan semakin berat pada tahun 2024 yang menjadi tahun pelaksanaan Pemilu serta Pilkada.

Ia menegaskan, berdasar data DKPP, jumlah perkara yang ditangani DKPP selalu melebihi angka 300 ketika tahun pelaksanaan Pemilu.

Baca Juga: Mulai Besok, Aktivitas Wisata Kawah Ratu dan Pendakian ke Gunung Salak Bogor Ditutup

Nah, ternyata tahun 2014, ada 333 perkara yang ditangani serta perkara tahun 2019 berjumlah 331.

Maka, kata dia, kerja-kerja DKPP wajib diperkuat kesekretariatannya tak cukup setingkat Eselon II, namun setingkat Eselon I.

Selain itu, penguatan sekretariat pun jadi salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Laporan Kinerja DKPP yang dipaparkan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo.

Menurut Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, DKPP perlu didorong untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945.

Baca Juga: Borongan! NCT 127, Stray Kids, (G)I-DLE, dan LE SERAFIM Akan Bawakan Penampilan Spesial di SBS Gayo Daejeon 2023

Dari semua yang sampaikannya, ini yang paling penting. Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo yang dijuluki Srikandi Pemilu dari Timur ini berharap, 2024 atau paling lama 2025 sudah ada wajah baru DKPP yang mandiri dan memiliki Sekretariat setingkat Eselon I. (*)