RBG.ID – Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
APPI diterima beraudiensi dengan Jokowi di Istana Merdeka, Senin (30/5). Hadir dalam pertemuan ini Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Alpha Amirrachman, Pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI Doni Koesoema A, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) Z. Arifin Junaidi, Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK) David J. Tjandra, dan Romo Darmin Mbula OFM sebagai Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK).
Dalam pertemuan tersebut, APPI menekankan soal carut-marutnya proses perubahan UU Sisdiknas yang tengah berjalan saat ini.
”Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas,” ujar Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema, Senin (30/5).
Karenanya, lanjut dia, untuk menindaklanjuti audiensi tersebut Jokowi akan meminta penjelasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim segera. ”Presiden akan memanggil Mendikbud meminta penjelasan terkait hal ini,” sambungnya.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, bahwa pihaknya sangat mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk SDM Indonesia unggul demi transformasi bangsa. Namun, Jokowi dinilai perlu tahu bahwa perubahan UU Sisdiknas tersebut jauh dari spirit gotong royong. Yang mana, bila dilanjutkan akan merugikan. ”Dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru,” ungkapnya.
Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman menambahkan, pertemuan berlangsung dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sepakat bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map terlebih dahulu sebelum membahas perubahan UU sisdiknas.
