RBG.id – Pemerintah Indonesia diketahui terus berusaha memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di lingkup Internasional lewat keanggotaan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarin menyebut salah satu cara amplifikasi yang dilakukan adalah lewat Sidang Pleno Komisi Nasional untuk UNESCO (KNIU).
Nadiem yang juga menjabat sebagai ketua KNIU mengungkapkan bahwa sidang ini menjadi momentum guna menghubungkan komunikasi di antara Kementerian atau Lembaga pengampu program UNESCO di Indonesia.
BACA JUGA: 515 Mahasiswa Peserta Program IISMA Kembali ke Indonesia
“Mari kita gunakan pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya untuk semakin memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di UNESCO ke depan,” ujarnya dalam rilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hari ini (4/2).
Nadiem menambahkan, sidang ini akan membahas serta menetapkan hasil utama dan tujuan bersama yang harus menjadi prioritas di tiap bidang.
Sehubungan dengan itu, Itje Chodidjah selaku Ketua Harian KNUI mengaku tujuan digelarnya sidang pleno yang sudah terlaksana ejak 2015 ini adalah untuk menghubungkan komunikasi pascapandemi antar-focal points.
BACA JUGA: Manasik Haji Tingkatkan Pemahaman dan Keterampilan Agama Anak Sejak Dini
“Sidang dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program UNESCO yang telah dilakukan oleh focal points, menetapkan rekomendasi dan tindak lanjut, menetapkan strategi dan partisipasi Indonesia di badan subsider UNESCO, serta memperkuat koordinasi dan persiapan Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Executive Board (EB) UNESCO periode 2023-2027”, jelasnya.
Ia menekankan pihaknya akan secepatnya menerbitkan regulasi guna mendorong penguatan peran KNIU.
“Sinergitas yang telah terjadin antara KNIU dengan focal points, akan diperkuat dengan hadirnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) di tahun 2023 yang mengatur sinergitas tersebut,” tambahnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Kompetensi Berbahasa, Badan Bahasa Tandatangani Perjanjian Kerja Sama
Di sisi lain, Muhamad Oeomar selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk Prancis, Andorra, Monako atau Wakil Tetap RI untuk UNESCO memberi apresiasi terhadap kolaborasi dan kontribusi di antara focal points dalam pertegas peran penting Indonesia di UNESCO.
“Kementerian Luar Negeri terus mendorong kepemimpinan Indonesia untuk terus secara aktif berpartisipasi dalam program dan inisiatif UNESCO serta badan subsider lainnya. Khususnya dalam menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2023. Mari kita terus optimalkan potensi Indonesia pada program-program di UNESCO, serta menjadi mitra kemajuan bersama dengan negara anggota lainnya di UNESCO,” ucap Oemar.