Wajar ketika banyak kalangan Cak Imin sedang "diganggu" melalui proses hukum agar merapat ke koalisi bentukan partai penguasa.
Selain itu, semenjak Cak Imin "berakrobat" politiknya, sudah saja tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
Baca Juga: Terkesima dengan Lionel Messi, Selena Gomez Kirim Pesan
Bahkan narasi yang beredarnya "anak buah" Cak Imin di Kemenaker jadi tersangka oleh KPK.
Bahkan sebelumnya, KPK sudah menjadikan tersangka Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) jadi tersangka kasus BTS, disebut-sebut itu pun tidak lepas dari dinamika politik NasDem yang berseberangan dengan partai penguasa.
Bahkan, informasi yang berkembang uang Rp 8 Triliun yang diduga dikorupsi banyak mengalir kemana-mana, termasuk diduga ke perusahaan suaminya Puan Maharani dan Menpora.
Baca Juga: Cek LHKPN Bupati Blitar Rini Syarifah dengan Harta Kekayaan Mencapai Rp 9,2 Miliar
Namun, informasi tersebut nampaknya tidak terdengar satir saat ini.
Ketiga, santernya kasus hukum Kemenaker dan berkembang dengan pemanggilan Cak imin sebagai saksi dilakukan dimana NasDem dan PKB baru saja mendeklarasikan Anies dan Cak Imin sebagai calon presiden dan wakil presiden dari koalisi besutan NasDem.
Sehingga dengan berbagai kondisi di atas sangat wajar jika publik memandang pemanggilan Cak Imin sebagai saksi oleh KPK dalam kasus di Kemenaker erat kaitannya dengan dinamika politik yang sedang berkembang.
Baca Juga: Pengawal Lionel Messi Cengkeram Leher Penggemar Saat Pertandingan Inter Miami
Mungkin akan lain ceritanya ketika sejak awal Cak Imin sudah mendeklarasikan koalisi dengan partai penguasa.
Berkembangnya opini proses hukum Kemenaker tidak akan dikaitkan dengan dinamika politik, atau bahkan tidak akan ada proses hukum. Seperti halnya kasua uang Rp27 Miliar, yang disebut-sebut adalah uang yang dikembalikan oleh Dito Menpora. Dan sampai saat ini kasusnya mulai "sepi". (*)
(*) Yusfitriadi
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju