Lakukan Pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Kalimantan Timur Siap Pemilu Serentak 2024

RBG.id - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertemu dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat Christianus Benny dalam rangka reses Masa Persidangan III 2022-2023, hari ini, Jumat (17/2).

Pada pertemuan tersebut, Benny mengungkapkan bahwa Kaltim siap menyukseskan dan mendukung pemilu serentak 2024.

"Indeks demokrasi di Kaltim tahun 2022 berada diurutan ketiga teratas yaitu 81,99 setelah DKI Jakarta dan Gorontalo. Menandakan kondisi politik dan kesadaran politik masyarakat di Kaltim lebih baik," ujarnya dalam rilis Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hari ini, Jumat (17/2).

BACA JUGA: Kejaksaan Ajukan Banding Kasus Ferdy Sambo Cs

Bahkan, Benny juga mengungkapkan secara umum kondisi kehidupan warga Kaltim terpantau kondusif dan perekonomiannya lancar.

"Hingga kini kondisi provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan kondusif, aman dan damai. Pembangunan, roda pemerintahan, usaha, kehidupan masyarakat berlangsung dengan baik," tuturnya.

Sehubungan dengan itu, Yanuar Prihatin selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang turut hadir dalam pertemuan menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini digelar untuk melaksanakan tugas pengawasan kebijakan pemerintah.

BACA JUGA: 3 Kasus Baru Covid-19 Varian Kraken Ditemukan di Jakarta, Terkena Usai Umroh?

Kebijakan-kebijakan tersebut secara khusus terkait penyelenggaraan pemerintah daerah hingga progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

"Kunjungan kami kesini dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sesuai amanat Undang-Undang dan ini bagian dari kita sedang masa reses. Kita pilih Kalimantan Timur karena Kalimantan Timur termasuk salah satu wilayah yang pada hari ini menjadi bahan pembicaraan baik nasional maupun internasional terutama karena perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Secara khusus juga kami akan mendalami beberapa hal terutama berkaitan dengan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik," pungkasnya.

Ikuti berita menarik lainnya di Google News