Sementara, sambung kang AW, dalam APBD P 2022 jangankan ditambahkan kekurangannya yang terjadi justru seluruh bantuan BPMU untuk siswa MA malah dicoret dan dihilangkan.
“Sejujurnya, saya amat kecewa dengan pencoretan BPMU untuk siswa Aliyah ini. Keterlaluan. Masa mereka tidak tahu dan sama sekali tidak mengerti dengan kondisi Madrasah Aliyah saat ini. Lalu, apakah Pemprov pun seolah tak mau berempati juga kepada anak-anak Jawa Barat yang bersekolah di situ?,” tanya pria yang akrab dipanggil kang AW ini.
Secara substantif, Asep Wahyuwijaya menegaskan, sangat paham sekali dengan betapa pentingnya bantuan hibah dari Pemprov Jabar untuk lingkungan lembaga pendidikan keagamaan di Jabar ini.
“BOS yang mereka dapatkan dari Pusat lebih kecil ketimbang BOS yang diterima oleh siswa SMA dan SMK sementara anak didik yang bersekolah di MAN dan MAS juga tidak sedikit,” tuturnya.
Guru honor di Aliyah ini, menurut kang AW, banyak yang belum terbayar berbulan-bulan karena mereka menunggu bantuan.
Kang AW menuturkan, kemanfaatan BPMU untuk kesejahtraan para tenaga didik dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan jenjang menengah menjadi amat penting dan dibutuhkan.
“Kenapa dengan mudahnya mereka coret karena alasan gagal online? Sangat teknis sekali alasannya. Atau, jangan-jangan Pemprov Jabar ini justru tidak mau kualitas pendidikan keagamaan di Jabar meningkat dan maju? Masa saya harus menuduh mereka begitu? Masalahnya, kalau komitmen politik dan keberpihakan Pemprov terhadap peningkatan kualitas pendidikan menengah keagamaan di Jabar ini kuat soal mengalihkan kewenangan ke OPD yang lebih kompeten tentu akan dengan mudah pula diselesaikan,” papar kang AW.
“Tolong dicatat ya, BPMU untuk seluruh siswa MA Negeri dan Swasta yang mestinya diberikan pada tahun 2022 ini disusun dan dibahas sejak tahun 2021 ketika kondisi keuangan Pemprov Jabar morat-marit karena dampak pandemi. Lalu, pada tahun 2022 ini, kondisi eksisting keuangan Pemprov Jabar sudah jauh lebih baik kan?,” sambungnya.
