Kebijakan penyesuaian subsidi BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan berupa kenaikan harga barang dan jasa yang dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat ekonomi lemah dan kelompok rentan. Sejalan dengan reformasi dan asas desentralisasi, pengendalian inflasi bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah (Pemda) melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sejak 2005 yang fungsi koordinasinya difasilitasi oleh Pokjanas TPI.
Oleh sebab itu, Pemda tidak boleh lepas tangan dan harus mulai bekerja untuk mengantisipasi segala dampak inflasi yang muncul akibat naiknya harga jual BBM akibat subsidi yang tidak tepat dicabut. Sementara pemerintah pusat wajib menyediakan bantalan berupa bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, wajib diberikan kompensasi dan insentif untuk mempertahankan produktivitas UKM yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi wajib menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi di industri energi Indonesia secara menyeluruh. Reformasi harus dimulai dengan pengadaan dan peningkatan kualitas data pendukung pembenahan tatakelola untuk merealisasikan ekonomi yang berkeadilan,” jelas Totok. (jpc)
