RBG.ID - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Rionald Silaban menyebutkan bahwa nilai aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta mencapai mencapai ribuan triliun rupiah.
“Jadi tadi kami paparkan, aset pemerintah pusat di jakarta ada sekitar 1400 triliun. Itu nilai yang kami lakukan beberapa tahun lalu. Nanti pada masanya dilakukan penilaian lagi,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/2).
Rionald mengatakan, dengan nilai valuasi aset yang sangat besar inilah pemerintah pusat perlu membicarakan masalah pemanfaatan aset yang bentuknya kebanyakan adalah kantor vertikal yang tak dapat ikut dipindah ketika Ibu Kota Negara (IKN) juga pindah.
BACA JUGA:Doyoung NCT Donasi Rp1,1 M Untuk Korban Gempa Turki Suriah
“Dari Rp 1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp 300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemeritah pusat yang sifatnya kantor vertikal kan gak akan dipindah,” jelasnya.
Soal pemanfaatan aset negara itu sendiri, ia menuturkan bahwa peran Pemprov DKI Jakarta cukup signifikan. Lantaran, dibutuhkan tata ruang yang akan juga dirancang oleh Pemprov.
“Pemanfaatan itu strategi juga sangat bergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemda DKI,” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono guna membicarakan hal tersebut.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas soal aset pemerintah pusat di Jakarta untuk menyiapkan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.
BACA JUGA:Pengundian Grup Piala Dunia U-20 2023 Digelar 31 Maret di Bali
Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, Heru menyebutkan bahwa pihaknya perlu sinergi dengan pemerintah pusat terkait dengan tata ruang saat nanti IKN pindah. Dengan begitu, Ia bisa melakukan langkah yang pasti pasca-IKN pindah.
“Saya perlu dapat narasumber yang terpcercaya dari pemerintah pusat apa sih yang harus kami akomodir terkait dengan pasca-perpindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang,” ucap Heru kepada wartawan, Jumat (10/2).
Sementara itu, Rianold menuturkan bahwa pihaknya juga mewakili pemerintah pusat telah berbicara mengenai pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta pasca-pindah IKN.