RBG.ID – Penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi turut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Terutama pencegahan terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.
Salah satu perbaikan yang disinggung Presiden Joko Widodo adalah terkait sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga melalui e-katalog.
Baca Juga: Jadwal Shalat di Kota Bekasi Bulan Juli 2023, Ibadah Pertama yang Dihisab adalah Shalat
”Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk kan sudah lebih dari empat juta produk, yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem,” ujar Presiden Joko Widodo.
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga menegaskan sikapnya untuk menghormati proses hukum terkait pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
”Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada,” beber Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Makin Langka, Pertamina Tambah 1 Juta Tabung LPG 3 Kg untuk Jawa Timur
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun mengomentari penetapan tersangka kepala Basarnas atas dugaan korupsi terkait proses lelang.
Mahfud mendukung pengusutan kasus tersebut.
’’Makanya ditangkap. Kalau mengakali lelang, makanya ditangkap,’’ katanya di kompleks Istana Wakil Presiden.
Baca Juga: Viral! ‘Kena Mental’ Usai Dapat Tekanan dari Atasan, Karyawan Pabrik di Banten Diduga Depresi
Dia mengatakan KPK sudah bertindak dengan bagus. Yaitu bisa mencermati dan menetapkan bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu adalah korupsi.
Namun tetap mengacu pada patokan dengan nilai kerugian minimal Rp 1 miliar.