RBG.ID - DPR secara resmi mengumumkan kesepakatan mengenai RUU TNI yang akan dibawa ke Paripurna untuk dijadikan undang-undang.
Kabarnya, DPR akan membawa RUU TNI ke Paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, hal ini memicu amarah publik lantaran dinilai terlalu terburu-buru.
Banyak hal yang janggal terkait persoalan RUU TNI dan rencana dwifungsi TNI. Salah satunya adalah peran oposisi yang dinilai membingungkan.
Baca Juga: Sadis! Polda Lampung Umumkan Hasil Autopsi Jenazah 3 Polisi: Luka Tembak di Mata, Bibir, dan Dada
Diketahui seluruh fraksi dari DPR tidak menunjukkan penolakan atas RUU TNI, termasuk partai oposisi seperti PKS dan PDIP.
Pasalnya, PDIP hanya memberikan catatan khusus terkait beberapa poin usulan tanpa sedikit pun penolakan.
Bukan hanya itu, bahkan PDIP adalah pihak yang memimpin pembahasan RUU TNI di DPR. Sementara PDIP merupakan pihak oposisi.
Baca Juga: Update Korupsi Bank BJB: Ridwan Kamil Bantah Dugaan Kepemilikan Deposito Rp70M yang Disita KPK
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan PDIP merupakan mitra pemerintah, yang tidak berada di dalam pemerintahan.
"Secara internal DPR, peran PDI-P sebagai Ketua Panja Revisi UU TNI semakin mengafirmasi wajah PDI-P atau peran partai berlambang banteng ini sebagai mitra strategis pemerintah di DPR," ujar Agung Baskoro dikutip RBG dari Kompas pada Rabu, 19 Maret 2025.
"Sementara di DPP, fokus sebagai mitra kritis pemerintah sebagai jamak saat merespons kasus hukum Hasto atau terkait eks Presiden Jokowi," lanjutnya.
Baca Juga: Berikut 14 Lembaga yang Bisa Diduduki Prajurit Aktif Jika RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang
Mengenai persoalan posisi PDIP sebagai oposisi tapi juga memimpin pembahasan RUU TNI, muncul pertanyaan, 'Siapa yang mengawasi pemerintah?'
Terkait hal tersebut, Agung menyatakan, mau tidak mau, pihak eksternal harus menjadi tulang punggung demokrasi, tetap harus mengawasi kinerja pemerintah.