RBG.id - Pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif prioritas.
Program yang dimulai sejak 6 Januari 2025 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.
Namun, jika rencana percepatan program dilakukan pada pertengahan tahun, ada kemungkinan tambahan dana sebesar Rp100 triliun akan dikucurkan.
Besarnya dana yang dialokasikan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun tangan dalam pengawasan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut pihaknya telah menerima informasi mengenai potensi penyimpangan dalam penyaluran anggaran MBG.
"Saya sampaikan ini berdasarkan informasi yang masuk. Memang belum diverifikasi atau divalidasi, tapi tetap harus diantisipasi," kata Setyo Budiyanto, dikutip RBG.id pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Baca Juga: Bolehkah Berpacaran Saat Berpuasa di Bulan Ramadhan? Ini Penjelasan dari Ustadz Felix Siauw
Karena sifatnya pencegahan, KPK menyampaikan temuan ini lebih awal agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Salah satu kekhawatiran utama dalam pelaksanaan MBG adalah mekanisme pencairan dana yang terpusat, sementara eksekusi program dilakukan di berbagai daerah.
Salah satu laporan yang diterima KPK adalah pemotongan nilai anggaran makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000, yang berdampak langsung pada kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Bagaimana Hukum Vape Saat Berpuasa? Apakah Membatalkan Puasa? Ini Pendapat Ulama
"Posisi anggaran di pusat ini berisiko, jangan sampai saat sampai di daerah, kondisinya seperti es batu yang mencair.
Kami juga sudah menerima laporan adanya pengurangan nilai makanan. Ini harus menjadi perhatian serius karena berimbas pada kualitas yang diterima oleh masyarakat," pungkasnya.