RBG.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi), Meutya Hafid, bersama sejumlah pejabat terkait, menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) di Jakarta Pusat.
Konferensi pers ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, Menteri Agama Nasarudin Umar dan Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Taruhan Online.
Meutya Hafid mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai upaya pemberantasan taruhan online di Indonesia.
Baca Juga: Atasi Mood Anak yang Mudah Berubah dengan 5 Cara Ampuh Ini, Orangtua Wajib Tahu!
Ia menyebutkan, pihaknya telah mengajukan permohonan pemblokiran rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas taruhan online.
"Sejak 8 Agustus 2023 hingga 19 November 2024, kami telah mengajukan sebanyak 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang terkait dengan taruhan online.
Untuk bulan November 2024 saja, ada 651 rekening yang kami ajukan untuk diblokir," kata Meutya Hafid dalam konferensi pers, dikutip RBG.id pada Jumat, 22 November 2024.
Baca Juga: Mentimun: Superfood Segar yang Penuh Manfaat untuk Kesehatan Tubuh!
Meutya juga memaparkan, Bank BCA menjadi bank yang paling banyak terlibat dengan 517 rekening atau sekitar 80% dari total rekening yang digunakan oleh oknum taruhan online di Indonesia. Rekening-rekening lainnya tersebar di berbagai bank lainnya.
"Bank BCA menjadi yang terbanyak dengan 517 rekening. Sisanya berasal dari berbagai bank lainnya. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama yang lebih erat dengan perbankan untuk menanggulangi masalah taruhan online," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Meutya Hafid menegaskan rekening bank merupakan "nadi" dari taruhan online, di mana aliran dana yang masuk dan keluar menjadi bagian utama dari praktik ilegal tersebut.
Lebih lanjut, Meutya Hafid menegaskan harus ada kerja sama yang kuat dengan perbankan untuk mempersempit ruang gerak aktivitas taruhan online.
Di sisi lain, harus terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.