Pernyataan ini disampaikannya di kompleks parlemen pada Selasa (5/11). Meutya menjelaskan bahwa 11 pegawai tersebut sudah dinonaktifkan dan menunggu proses lebih lanjut.
Apabila surat penahanan resmi dikeluarkan polisi, mereka akan diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun, pemberhentian tetap hanya bisa dilakukan jika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Selain itu, Meutya membuka kemungkinan bahwa jumlah pegawai yang terlibat bisa bertambah seiring proses penyelidikan kepolisian.
Hingga kini, sebanyak 11 pegawai telah diidentifikasi, tetapi Meutya mengindikasikan jumlahnya mungkin akan bertambah sesuai perkembangan dari pihak berwenang.***