RBG.id -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuai perhatian luas setelah meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun tak lama usai dilantik.
Ia menyebut permintaan ini bertujuan memperkuat pembangunan HAM di Indonesia.
Permintaan tersebut langsung menimbulkan kontroversi dan menjadikan kata kunci “20 T” trending di platform media sosial X beberapa waktu lalu.
Menurut Pigai, anggaran sebesar Rp 20 triliun diperlukan untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesadaran HAM di Indonesia.
Saat ini, anggaran Kementerian HAM yang dialokasikan hanya sebesar Rp 64 miliar, yang Pigai anggap tidak cukup untuk mewujudkan target-target pembangunan HAM nasional, seperti membangun pusat studi HAM di seluruh wilayah.
“Soal anggaran, saya ingin membangun universitas HAM bertaraf internasional dengan pusat studi HAM yang mencakup Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Amerika, serta laboratorium HAM dan rumah sakit HAM,” ungkap Pigai melalui akun X resminya, @NataliusPigai2, pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Dalam rencana alokasi tersebut, anggaran Rp 20 triliun juga disebutnya akan digunakan untuk mendirikan pusat-pusat studi HAM dan sosialisasi HAM di lebih dari 80 ribu desa di Indonesia.
Latar Belakang Natalius Pigai
Permintaan anggaran yang besar ini mengundang perhatian masyarakat untuk menelusuri latar belakang Pigai.
Lahir di Paniai, Papua Tengah, Pigai merupakan sosok yang dikenal kritis dalam memperjuangkan HAM, terutama untuk masyarakat Papua.
Pria lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa di Yogyakarta ini sebelumnya menjabat sebagai anggota Komnas HAM dari 2012 hingga 2017. Pada masa itu, ia kerap bersuara lantang mengenai isu-isu HAM yang krusial.
Baca Juga: Disawer Puluhan Juta Per Bulan, Ini Asal Usul Joget Sadbor yang Kini Viral di TikTok