“Kemenkes mengambil kebijakan ini antara lain karena adanya dugaan upaya perintangan dari individu-individu tertentu terhadap proses investigasi oleh Kemenkes,” ucapnya.
Pada 28 Agustus lalu, Kemenkes memberikan surat kepada Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko.
Surat itu berisikan pemberhentian aktivitas klinis Yan.
Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto buka suara soal pemberhentian sementara praktik Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.
Ia mempertegas bahwa dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal seperti disampaikan berkali-kali oleh Rektor di berbagai kesempatan.
Juga pernyataan jika Undip sangat terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar baik itu kepolisian maupun Kemenkes.
"Jika memang terbukti ada perundungan, hukuman untuk pelakukanya jelas dan tegas drop out," kata dia, Minggu (1/9/2024).
Namun, lanjutnya, faktanya bahkan saat investigasi itu masih jauh dari kata selesai.
Menurutnya terjadi penghakiman bahkan hukuman sudah dilakukan.
Hukuman itu menurutnya berupa penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip.
Penutupan itu dilakukan Kemenkes pada 14 Agustus 2024, jauh sebelum penyidikan itu rampung dan ada kata putus dari polisi dan apalagi pengadilan.
Penutupan program studi itu tidak hanya merugikan 80-an para mahasiswa PPDS lainnya.
Namun juga masyarakat yang mesti panjang mengantri karena kelangkaan dokter di RSUP Dr Karyadi.
Hukuman kedua baru saja terjadi kemarin yang diberikan Yan Wisnu.
"Saya mengenalnya sebagai pria bersuara lirih, selalu ramah, tidak pernah meledak-ledak dan sangat hati-hati dan terukur dalam berkata-kata. Dapat dimengerti, dia adalah seorang dokter spesialis Onkologi. Beberapa kali saya bertemu dengannya akhir-akhir ini. Wajahnya lelah dan tampak kurang tidur. Kepada saya, dia mengaku mengalami banyak sekali doxing dan perisakan di berbagai akun media sosial yang dia miliki. Hari-hari ini dia merasa didera rasa cemas dan panik, stress dan burn out," ceritanya.