RBG.ID - Jika terpilih dalam Pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah efektif dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia.
Janji tersebut merupakan satu bagian integral dari misi mereka untuk mereformasi sistem hukum di Indonesia.
Dalam hal penindakan, Prabowo-Gibran menjamin, mereka tidak akan campur tangan dalam operasi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kasus-kasus korupsi.
Baca Juga: Wisata Sejarah Bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Simak Beberapa Hal Menarik dari Museum Sumpah Pemuda
Meskipun demikian, mereka menginginkan adanya penekanan dalam upaya memerangi korupsi terutama di sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan kehidupan rakyat dan sumber daya.
Misalnya pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan tenaga kerja.
"Kami akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih sistematis. Hal ini akan dilakukan melalui penguatan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman," tulis keterangan visi misi Prabowo-Gibran, Sabtu (28/10/2023).
Baca Juga: 4 Pilihan Destinasi Wisata di Bogor, Salah Satunya Curug Leuwi Lieuk Dengan Air Terjun Indah
Dalam hal pencegahan, Prabowo-Gibran berkeinginan untuk menjadikan KPK sebagai pusat keunggulan dalam upaya mencegah terjadinya korupsi.
Salah satu cara untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah dengan bekerja sama dan memberikan edukasi langsung terkait masalah tersebut.
Prabowo-Gibran ingin memperkuat program pendidikan antikorupsi yang menyasar generasi muda.
Baca Juga: Pelaku Penembakkan Massal di Maine Ditemukan Tewas Bunuh Diri Setelah Diburu 2 Hari
Tidak hanya itu, Prabowo-Gibran juga menginginkan lembaga-lembaga publik terkait bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkuat sinergi gerakan antikorupsi di sektor publik dan swasta.
Dalam hal pencegahan, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk membangun sebuah sistem pengendalian korupsi di Sistem Logistik Nasional.