Catat Tanggalnya! Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 1444 H Pada 18 Juni 2023

RBG.ID – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H pada hari Minggu 18 Juni 2023.

Dikutip dari situs Kemenag, Kamis (8/7/2023), sidang isbat akan berlangsung di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib.

 Baca Juga: Seorang Diplomat Sejati! Inilah Perjalanan Karir Mantan Duta Besar Indonesia Di PBB Nugroho Wisnumurti

"Sidang isbat awal Zulhijah akan dilaksanakan Minggu, 18 Juni 2023 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah di Auditorium HM. Rasjidi, Kementerian Agama, Jl. M.H Thamrin No. 6, Jakarta," ujar Adib saat rapat persiapan penetapan awal Zulhijah, di Jakarta.

"Sidang ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada umat, untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha," imbuhnya.

Sidang isbat menjadi agenda tahunan yang selalu dilakukan oleh Kemenang. Sehingga, Adib pun mengajak seluruh pihak terkait agar mempersiapkan segala sesuatunya.

 Baca Juga: Nugroho Wisnumurti, Mantan Duta Besar Indonesia di PBB Meninggal Dunia

"Ini menjadi tugas dan fungsi kita semua. Tentu membutuhkan pelaksanaan yang baik. Karena nantinya, hasil keputusan Sidang Isbat akan ditetapkan oleh Pak Menteri," ujar Adib.

Sebelum sidang isbat berlangsung, Kemenag akan melakukan rukyatul hilal awal Zulhijah pada 99 titik di Indonesia.

Hasil dari rukyatul hilal itu akan digunakan sebagai rujukan dalam menetapan waktu Idul Adha 1444 H ini.

 Baca Juga: Pedangdut Difarina Indra Alami Kecelakaan di Tol Jombang-Mojokerto, Begini Kondisinya

“Sebelum sidang isbat, kita akan menggelar rukyatul hilal awal Zulhijah 1444 H pada Minggu, 18 Juni 2023. Kita memutuskan akan menggelar rukyatul hilal di 99 lokasi seluruh wilayah Indonesia,” tandas Adib.

Sidang isbat ini akan dihadiri beberapa Duta Besar Negara Sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).