Wali Kota Bogor Bima Arya Tegaskan Indonesia Darurat Sampah dan Peraturan Presiden belum Maksimal

"Dinas LH harus ikut merumuskan kebijakan nasional yang mendorong upaya di tingkat kota. Diskusikan seperti apa bentuk Perpres yang lebih baik, untuk pendanaan, kelembagaan dan regulasi yang lebih tajam dan praktis bagi daerah. APEKSI siap membuat kajian lebih serius, dan melahirkan policy brief untuk Presiden, Kementerian/Lembaga di Pusat dan termasuk kepada Kepala Daerah," tandasnya.

Baca Juga: Mirip Jalur Offroad, Akses Menuju SMPN 3 Tenjo Butuh Perhatian Pemkab Bogor

Dialog tersebut dihadiri juga oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Dasrul Chaniago, Direktur Sustainable Waste Indonesia Dini Trisyanti, Perwakilan GIZ Piyush Dhawan dan Direktur Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Arisman. ***