Benarkah Polisi Bisa Sadap Tanpa Izin dalam KUHAP yang Baru? Ini Penjelasan DPR RI

Perubahan itu mencakup modernisasi hukum acara pidana, penyesuaian dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, serta penguatan asas due process of law.

Selain itu, revisi juga menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Substansi lainnya mencakup perbaikan kewenangan penyelidik dan penyidik, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga mekanisme baru seperti pengakuan bersalah dan penundaan penuntutan.

Pemerintah dan DPR menilai pembaruan ini sebagai langkah untuk mewujudkan peradilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.***