Forum Purnawirawan TNI Desak Wapres Gibran Dicopot! Prabowo Minta Kajian Mendalam dan Jaga Stabilitas Nasional

RBG.id – Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, forum ini juga mengajukan delapan tuntutan yang kini menjadi sorotan publik.

Presiden terpilih Prabowo Subianto pun merespons desakan ini melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai pertemuan di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Baca Juga: Daftar Tanggal Merah Bulan Mei 2025: Banyak Libur Nasional dan Cuti Bersama, Siap-Siap Liburan!

Dikutip RBG.id dari ANTARA, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo menghargai pandangan para purnawirawan karena hubungan emosional yang telah lama terjalin di lingkungan TNI.

Namun, Prabowo menilai, keputusan tidak bisa diambil secara terburu-buru.

"Ada hal-hal yang bukan domain presiden langsung, karena kita menganut sistem trias politica," jelas Wiranto.

Baca Juga: Mengenal Visinema Studios, Rumah Produksi Dibalik Kesuksesan Film Jumbo Usai Cetak Rekor di Perfilman Indonesia

Tiga alasan utama disampaikan mengapa Prabowo belum membuat keputusan:

1. Substansi delapan tuntutan perlu dikaji secara mendalam.
2. Beberapa tuntutan berada di ranah legislatif dan yudikatif.
3. Keputusan strategis negara tidak boleh diambil hanya berdasarkan tekanan kelompok tertentu.

Prabowo juga mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga ketenangan nasional, menghindari kegaduhan politik, dan fokus menjaga stabilitas bangsa.

Baca Juga: Animasi Jumbo Tembus 7 Juta Penonton, Masuk 3 Besar Film Indonesia Terlaris Sepanjang Sejarah

Daftar 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI:

- Mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli.
- Mendukung ASTA CITA, kecuali proyek IKN.
- Menghentikan Proyek Strategis Nasional PIK 2 dan Rempang.
- Membatasi masuknya Tenaga Kerja Asing asal China.
- Menertibkan pertambangan yang melanggar amanat UUD 1945.
- Reshuffle menteri terindikasi korupsi dan loyalis Presiden Jokowi.
- Mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.
- Mengganti Wakil Presiden melalui MPR karena dugaan cacat hukum keputusan MK.