PT Pindad Punya Siapa? Ini Asal-usul Perusahaan yang Produksi Maung Pindad Andalan Presiden Prabowo

RBG.id -- Jadi mobil andalan Presiden Prabowo Subianto, siapa pemilik PT Pindad yang produksi mobil taktis Maung Pindad?

Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menyampaikan rencana penggunaan kendaraan MV3 Garuda Limousine, atau Maung Garuda, sebagai kendaraan dinas bagi pejabat negara.

Prabowo mengungkapkan kebanggaannya menggunakan produk nasional untuk mendukung kegiatan resmi kenegaraan.

Baca Juga: Istana Klarifikasi, Ternyata Ini Alasan Presiden Prabowo Pilih Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Pejabat

Dilansir RBG.id dari YouTube TV One News, menurut Prabowo, penggunaan kendaraan buatan dalam negeri adalah simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa.

“Kehormatan bangsa, kebanggaan, sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” ujar Prabowo pada Senin (28/10).

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini tak hanya akan diterapkan pada kendaraan dinas presiden, tetapi juga mencakup menteri, wakil menteri, direktur jenderal, serta kepala daerah seperti gubernur dan wali kota.

Baca Juga: Biayai Retreat Kabinet dengan Dana Pribadi, Ini Deretan Sumber Cuan Prabowo Diluar Gaji Presiden

“Semua pejabat mulai dari menteri hingga bupati, sebaiknya menggunakan kendaraan buatan Indonesia sendiri,” tambahnya.

Maung Garuda, produksi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, sudah beberapa kali digunakan oleh Presiden Prabowo, seperti saat menghadiri acara kenegaraan dan dalam perjalanan dari DPR RI ke Istana Kepresidenan usai pelantikannya.

Kendaraan ini juga terlihat saat Prabowo mendampingi Presiden Joko Widodo di hari terakhir masa jabatannya, serta dalam acara Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga: Butuh 1000 Unit, Rencana Prabowo Gunakan Mobil Maung Pindad untuk Kendaraan Dinas Pejabat Perlu Anggaran Rp1 Triliun!

Siapa Pemilik PT Pindad?

PT Pindad, produsen Maung Garuda, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki PT Len Industri (Persero), dengan 99% kepemilikan, sedangkan 1% sisanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.