RBG.id - Tanggal 22 Oktober, Indonesia memperingati Hari Santri Nasional yang didasarkan pada momen bersejarah dari masa perjuangan kemerdekaan.
Penetapan Hari Santri Nasional ini terkait dengan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari, sebagai panggilan bagi para santri dan ulama untuk turut serta mempertahankan kedaulatan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.
Peran para santri dalam mempertahankan tanah air menjadikan tanggal ini sebagai simbol penting dalam sejarah bangsa.
Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan pentingnya menjaga kesakralan peringatan Hari Santri Nasional dari campur tangan politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
PBNU mengingatkan, Hari Santri Nasional seharusnya difokuskan untuk mengenang kontribusi santri dalam perjuangan bangsa, dan bukan dijadikan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh cabang NU di Indonesia.
Baca Juga: Menpora Sebut Bahrain Harus Tanding di Indonesia atau Kalah WO
"Kami peringatkan agar jangan sampai membiarkan peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh NU itu ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan apa pun terkait pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan," kata Yahya Cholil Staquf, dikutip RBG.id dari Beritasatu.com pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Untuk memperingati Hari Santri Nasional, PBNU menyelenggarakan istigasah kubra di Plaza PBNU pada Senin malam 21 Oktober 2024.
Acara tersebut berlangsung dengan penuh kekhusyukan, mengusung tema "Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan," yang menekankan pentingnya melanjutkan semangat perjuangan para santri dalam membangun masa depan bangsa.
PBNU juga mengimbau kepada seluruh jajaran kepengurusan NU di berbagai wilayah Indonesia untuk mengadakan kegiatan doa bersama atau istigasah.
Selain itu, mereka diminta untuk menyelenggarakan upacara peringatan bersama para kader NU serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial.
Artikel Terkait
Tak Masuk Kabinet Merah Putih, Ini Tugas Baru Retno Marsudi Eks Menteri Luar Negeri Sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB
Peran Krusial Ibu Negara: Apa Dampaknya Saat Presiden Prabowo Memimpin 'Tanpa Pendamping'?
Presiden Prabowo Resmi Ganti Kominfo Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Sosok Meutya Hafid Menteri Barunya
Masuk Jajaran Menteri dan Wakil Menteri, Ini 17 Daftar Perwira TNI dan Polri di Kabinet Merah Putih
Heboh Titiek Soeharto Tercatat Sebagai Ibu Negara di Wikipedia, Apa Hubungan dengan Presiden Prabowo?