RBG.id -- Lagi-lagi, kabar kurang mengenakkan kembali menghampiri pusat data di Indonesia akibat serangan hacker.
Lebih dari 4 juta data Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilaporkan telah bocor.
Data tersebut berasal dari Satu Data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Diduga kebocoran data ini terjadi akibat serangan dari peretas dan data tersebut telah diperjualbelikan di forum-forum hacker.
Kebocoran ini mencakup data sensitif yang sangat berharga, termasuk identitas pribadi, alamat, nomor telepon, serta informasi pekerjaan para PNS dan PPPK.
Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun X dengan nama pengguna @FalcondFedsio dikutip RBG.id pada 10 Agustus 2024.
"Seorang pelaku ancaman mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4.759.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh provinsi Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: Perjalanan Karir Edy Rahmayadi, Calon Gubernur Sumut dari PDIP Lawan Bobby Nasution di Pilkada 2024
Insiden ini menambah daftar panjang kasus kebocoran data di Indonesia akibat ulah peretas.
Sebelumnya, publik sudah diresahkan oleh serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Sementara Nasional (PDSN).
Dalam serangan tersebut, data dienkripsi oleh sejumlah peretas, termasuk Lockbit 3.0, yang menyebabkan hilangnya 98 persen data di PDSN.
Artikel Terkait
Engga Main-main, Kominfo Akan Sanksi Rp500 Juta Bagi Platform yang Kerja Sama dengan Judi Online dan Cabut Provide yang Masih Bandel
Kominfo Ancam Blokir Platform X atau Twitter, Minta Masyarakat Pindah ke Media Sosial Lain
Netizen Serang Akun Instagram Pejabat Kominfo, Layangkan Protes Adanya Pemblokiran X
Media Sosial Lokal Elaelo Disebut Sebagai Pengganti Twitter atau X Jika Diblokir Kominfo, Ini Dia Isinya
Viral di Media Sosial, Siapakah Pemilik Elaelo Digadang-gadang Jadi Pengganti X Twitter yang Akan Diblokir Kominfo?
Masyarakat Desak Menteri Kominfo Mundur, Budi Arie: Ya Tunggu Saja
Terkuak! Kominfo Tak Gubris Permintaan Imigrasi Backup Data Negara Akhirnya Kini Diretas, DPR RI: Hal Itu Bodoh