Masyarakat Minta Menkominfo Lepas Jabatan Akibat Tak Becus Benahi Server PDN yang Diretas, Budi Arie: Ah No Komen...

Baca Juga: Pesta Gol 6-1, Intip 5 Fakta Menarik Laga Timnas Indonesia U16 vs Laos U16 di Piala AFF U16 2024

Budi memastikan peretas bukan dari negara tapi perorangan dengan motif ekonomi.

Sebelumnya, sejumlah pejabat negara dinilai layak mundur dan bertanggung jawab atas 210 data instansi pemerintah yang terdampak karena kasus peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN).

Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta bernama Achmad Nur Hidayat menjelaskan, peretasan itu tidak bisa dianggap sepele.

Hal itu karena saat ini kita sedang diserang jantungnya, sehingga menjadi ancaman untuk keamanan nasional.

Baca Juga: Swiss vs Italia Akan Bentrok di Laga Pembuka Babak 16 Besar Euro 2024, Siapa Pemenangnya?

Tak hanya Budi Arie, menurut Achmad ada beberapa pejabat yang harus bertanggung jawab dalam urusan keamanan siber dan dianggap layak mengundurkan diri dari jabatannya.

Di antaranya Letjen TNI Hinsa Siburian yang menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang saat ini menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Bahkan, Achmad mengatakan sejumlah pejabat itu bisa disebutkan sebagai pengkhianat bangsa lantaran tidak bisa menjalankan tugas menjaga keamanan negara dengan baik.

Baca Juga: Intip Profil dan Harga Pasar Jens Raven, Striker Diaspora Timnas Indonesia yang Baru Resmi Jadi WNI

Diketahui Sebelumnya, Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) melakukan galang petisi lewat situs change.org yang meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Sekar Arum selaku Direktur Eksekutif Safenet Nenden menuturkan tujuan petisi itu diadakan untuk mengampanyekan kepada masyarakat ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Sebab, Kominfo merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap PDNS

Ditambah lagi, menurut Nenden jabatan Menkominfo dalam beberapa tahun terakhir diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

 Baca Juga: Ogah Krisis Populasi Bak Jepang, Korea Selatan Beri Rp11 Juta hingga Rumah Gratis bagi Warganya yang Mau Punya Anak