Baca Juga: Punya Keahlian di Bidang IT? Ada Lowongan Kerja IT Solution Design di RSIA Puri Bunda Tabanan Bali
Kendati demikian, dia mendukung langkah pemda untuk memastikan pelaksanaan PPDB berjalan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam
Permendikbud PPDB.
Yakni, objektif, akuntabel, dan transparan.
”Sehingga tidak ada penyimpangan berulang,” ungkapnya singkat.
Baca Juga: Warga Cianjur Yuk, Intip Prakiraan Cuaca Cianjur Hari Ini 21 Juli 2023
Disinggung soal pembentukan satgas PPDB yang didorong Komisi X DPR dalam rapat kerja sebelumnya, Chatarina mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki satgas yang terdiri atas unit kerja terkait dan UPT Kemendikbudristek di wilayah.
”Untuk apa yang ditangani nanti belum bisa saya sampaikan, tapi tujuannya memastikan mencari solusi atas masalah-masalah krusial bersama pemda,” jelasnya.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menilai, modus kecurangan berupa pindah Kartu Keluarga atau domisili, tentunya melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
Baca Juga: Sebelum Beraktivitas Outdoor, Simak Prakiraan Cuaca Purwakarta Hari Ini 21 Juli 2023
Peluang curang dalam aturan zonasi PPDB bisa dicegah jika sistem mutasi atau pindah kependudukan berjalan dengan pengawasan ketat.
Dia menjelaskan kasus kecurangan PPDB membuka fakta jumlah SMAN dan SMKN tidak sebanding dengan jumla anak usia sekolah.
“Faktanya mutu antara satu sekolah negeri, dengan sekolah negeri lainnya tidak setara,” katanya.
Baca Juga: Simak Prakiraan Cuaca Wilayah Sukabumi 21 Juli 2023: Waspada Turun Hujan
Indra mengatakan idealnya sebagai sekolah yang dibiayai negara, kualitas sekolah negeri harus sepadan.
Perkara ada yang memiliki keunggulan di bidang tertentu, itu lumrah.