“Di situ entri pointnya, bukan berarti langsung memberikan stigma perilaku koruptif yang dilakukan oleh ASN tersebut. Di situlah perlunya pemeriksaan secara komprehensif, apakah harta kekayaan tersebut hasil korupsi atau ada sumber-sumber lain yang tidak melanggar aturan dan tidak merugikan pihak lain,” jelas dia.
Baca Juga: Para Tokoh Kota Bogor Datangi Gereja Katedral, Ada Apa?
Mungkin saja, kata dia, yang bersangkutan mempunyai jabatan lain selain di pemerintahan yang tidak melanggar aturan atau mempunyai lembaga usaha atau bisnis walaupun harus ditelusuri juga dari mana sumber dana untuk modal dan pengembangan bisnisnya.
Pemeriksaan secara komprehensif juga bukan hanya untuk kepentingan negara atau pihak lain dirugikan atau tidak.
Namun, sambung dia, untuk kepentingan ASN tersebut supaya clear adanya kepastian hukum atas sumber harta kekayaan tersebut.
Baca Juga: Usai Bakar Pesawat Susi Air, KKB Kembali Berulah Tembak Pesawat Trigana Air
“Oleh karena itu saya berharap informasi-informasi yang sangat berharga ini mendorong pihak-pihak terkait seperti inspektorat, PPATK bahkan KPK untuk memeriksa secara utuh,” tegas Yusfitriadi.
Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk niat baik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
“Ketika informasi ini tidak mendapatkan respon yang baik dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka berbagai stigma buruk yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin kuat.,” tuturnya.
Baca Juga: Usai Dihajar Dandy, Terungkap Ada Saksi yang Tak Izinkan David Dibawa ke Rumah Sakit
“Walaupun sangat mungkin seperti jabatan Sekda atau jabatan strategis lainnya juga mempunyai harta kekayaan yang tidak sewajarnya ketika dihubungkan dengan gaji ASN selama bekerja. Dengan berbagai modus operandi yang tidak bisa terlacak ketika tidak ada kasus. Misalnya, melalui pencucian uang, diatasnamakan orang lain dan sebagainya. Kalau sudah begitu, relatif sulit lembaga terkait memeriksanya. Minimal yang sudah terlihat janggal dan tidak wajar segera diperiksa,” pungkas Yusfitriadi.
Baca Juga: Pengumuman Peringkat Actor Brand Reputation Drama Bulan Maret
Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta, semua jajarannya cepat menyelesaikan LHKPN tahun 2023.
Burhanudin menambahkan, LHKPN bagian penting dalam upaya mencegah tindak korupsi, karena berkaitan dengan transparansi, kejujuran, akuntabilitas dan integritas para penyelenggara negara.
Menurut dia, perilaku tertib ASN dalam melaporkan harta kekayaannya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sistem meritokrasi. ***