Kabupaten Bogor Disebut "Juaranya" Kecurangan PPDB, KCD: Alhamdulillah di Kabupaten Bogor Tidak Ada Masalah

RBG.ID-BOGOR, Dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, masih menjadi sorotan masyarakat.

Bahkan, Kabupaten Bogor disebut "juaranya" kecurangan PPDB tahun ini. Namun, hal ini dibantah Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor.

Meski Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut Kabupaten Bogor merupakan daerah terbanyak ditemukannya kecurangan pada PPDB tahun ajaran 2023/2024.

Baca Juga: Kekurangan Peluru Jadi Perbincangan Pemimpin Dunia, Presiden Jokowi Minta Cari Mitra Kerjasama untuk PT Pindad

“Alhamdulillah di Kabupaten Bogor tidak ada masalah, dan memang banyak orang tua murid yang memaksakan anaknya agar masuk ke SMA Negeri,” ucap Humas KCD Wilayah I Kabupaten Bogor, Yanwar kepada wartawan.

Menurutnya, data yang disampaikan Disdik Jabar kemungkinan ditemukan bukan dijenjang SMA melainkan di SMP.

Yanwar juga mengaku banyak menerima aduan. Namun kebanyakan aduan ditujukan kepada SMP yang bukan merupakan kewenangan pihaknya.

Baca Juga: Ini Ramalan Zodiak Capricorn Hari ini 25 Juli 2023, Sabar Kunci Raih Kesuksesan

“Ada 1.250 orang yang melayangkan aduan ke kami, tapi aduan itu untuk SMP dan orang tua murid beranggapan kalau pengaduan PPDB SMP itu ada kita,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkap data sebanyak 4.791 siswa yang melakukan kecurangan pemalsuan data dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya menyebut temuan terbanyak berada di tiga daerah dengan Kabupaten Bogor diurutan pertama yakni di angka 1.635, disusul Kabupaten Bekasi 589 dan Kabupaten Bandung sebanyak 410 siswa.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat meminta adanya evaluasi secara total sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMA.

Dia menyebut, standar pelayanan sekolah belum mencapai pada apa yang diharapkan sehingga menimbulkan persoalan khususnya di dunia pendidikan.

“Ini menjadi bahan evaluasi yang sangat krusial yang harus diperhatikan betul bagi para pengambil kebijakan,” tegas Achmad Ru’yat.(cok)