Mau Dapat Bantuan dari KJP Plus? Simak Syarat-syarat dan Kebutuhan yang Bisa Dibeli

RBG.id - Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan program strategis yang digencarkan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada peserta didik golongan kurang mampu.

KJP Plus yang diperuntukkan bagi pelajar usia 6-21 tahun ini diciptakan untuk membantu dan meringankan biaya-biaya personal pendidikan para pesertanya.

Tidak hanya dana pendidikan, kartu ini juga mendukung sejumlah pemberian fasilitas gratis, seperti saat naik Transjakarta, masuk Ancol, serta masuk Monas dan Ragunan.

BACA JUGA: Sudah Cair, Simak Besaran Dana yang Didapatkan KJP Plus Tahap II Tahun 2022 Maret 2023

Meskipun demikian, dana ini hanya bisa dipakai untuk sejumlah kebutuhan penunjang pendidikan, seperti seragam dan kelengkapan, komputer dan laptop, alat tulis dan perlengkapan sekolah, buku dan penunjang pelajaran, kalkulator scientific, kacamata dan alat bantu pendengaran, alat simpan data elektronik, alat dan/atau bahan praktik, kegiatan ekstrakulikuler, sepeda, makanan bergizi, serta obat-obatan yang tak tergolong zat adiktif atau alat bantu disabilitas bagi peserta berkebutuhan khusus.

Besaran dana yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

Umumnya, peserta didik tingkat SD/MI akan mendapat Rp 250.000/bulan. Sementara untuk tingkat SMP/MTs akan diberi dana Rp 300.000/bulan.

BACA JUGA: Hi Para Pencari Kerja! Yuk, Simak Syarat dan Cara Bikin Kartu Kuning (Kartu AK 1) Secara Online

Untuk siswa SMK, peserta akan memperoleh dana Rp 450.000/bulan dan untuk siswa SMA/MA akan mendapat Rp 420.000/bulan.

Selain itu, KJP Plus juga memberikan dana bantuan sejumlah Rp 300.000/bulan bagi peserta didik tingkat PKBM.

Syarat Penerima Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)

Ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi bagi para peserta didik jika ingin menikmati bantuan dari KJP Plus. Berikut ini syarat-syarat penerima bantuan KJP Plus:

• Siswa terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di DKI Jakarta
• Merupakan warga DKI Jakarta yang berdomisili asli dari DKI Jakarta yang dapat dibuktikan lewat Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan lain yang bisa dipertanggung jawabkan
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTKS Daerah dan/atau data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Ikuti berita menarik lainnya di Google News