Vinus Ungkap Bupati Bogor Iwan Setiawan Berpotensi Wariskan WDP, Ternyata Ini Penyebabnya

Artinya, ungkap Yus, bagaimana akan membereskan peemasalahan laporan keuangan jikan semua elit pengelola SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor bertiarap.

Baca Juga: Pasca Pembakaran, Pengelola Pengolahan Emas dan Warga Desa Pangradin Jasinga Dikumpulkan di Polres Bogor, Begini Hasil Akhirnya

Tidak hanya itu, jabatan kedinasan yang seharusnya jadi leader pada SKPD tak cepat diselesaikan bahkan baru terisi menjelang Iwan Setiawan selesai masa jabatan Bupati Bogor.

Kemudian, lanjut Yus, sangat mungkin selama ini ada rekayasa sistemik mengenai laporan keuangan kepada BPK, entah manipulasi laporan maupun adanya pembiaran dari BPK, yang terpenting opini BPK yang dikeluarkan yakni WTP dengan cara apapun bukan dengan cara-cara yang benar menurut aturan dalam menyusun laporan keuangan.

Akibatnya, menurut dia, dapat dibayangkan menumpuknya permasalahan. Ketika adanya kasus hukum baru terlihat semua masalah pada laporan keuangan pemerintah daerah dari berbagai SKPD dan Lembaga lainnya yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Makna dan Lirik Lagu Bunga Hati - Salma Salsabil, Trending Nomor 1 di YouTube

"Pandangan saya, berusaha sekeras mungkin untuk meraih WTP boleh-boleh saja, yang penting dilakukan dengan baik, faktual serta akuntabel," tegas Yusfitriadi.

Tapi, apabila untuk menghindari WDP dilakukan dengan cara rekayasa, manipulasi atau menyiasati hukum, yakinlan kondisi itu akan jadi bom yang meledak kapanpun, tinggal menunggu waktu.

Oleh karena itu, jika pada akhirnya Iwan Setiawan benar-benar mewariskan WDP justru bagi menarik, karena itulah faktanya," papar dia.

Baca Juga: Glamping Murah di Puncak, Bukit Pinus Paseban Cocok Buat Malam Tahun Baruan

Nah, apabila ada yang harus berurusan dengan hukum atas konsekwensi dari WDP itu maka aparat penegak hukum harus memprosenya dengan transparan dan adil.

Ia menegaskan, masalah tersebut wajib jadi pelajaran berharga bagi siapapun yang ada di lingkungan Pemkab Bogor, supaya tidak main-main dalam mengelola keuangan.

Baca Juga: 4 Konser Gratis di Jabodetabek 17-19 November 2023, Ada Juicy Luicy hingga Efek Rumah Kaca

Selain itu, bisa jadi akan lebih mudah mengelola keuangan ke depannya, sebab sudah terlihat jelas di mana permasalahan, kesalahan dan siapa saja pelaku-pelaku yang memberikan kontribusi terhadap rusaknya penataan keuangan di pemerintah Kabupaten Bogor. (*)