Sumbangan Rp 3 Juta Diprotes Orang Tua, Kepala SMKN 3 Bogor Sebut Itu Ranahnya Komite Sekolah

RBG.ID-BOGOR, Orang tua siswa SMKN 3 Bogor memprotes sumbangan yang dipatok Rp3 juta pertahun. Dana sumbangan itu diklaim untuk memenuhi delapan standar pendidikan di SMKN 3 Bogor.

Untuk memenuhi delapan standar pendidikan itu, SMKN 3 Bogor memerlukan anggaran Rp4 miliar pertahun. Sementara anggaran Rp 4 miliar itu tidak dicover oleh bantuan operasional sekolah (BOS).

Sumbangan Rp 3 juta ini memicu aksi protes dari sejumlah orangtua siswa SMKN 3 Bogor. Orang tua siswa mengaku keberatan dengan adanya sumbangan yang dipatok Rp3 juta.

Meski pihaknya sudah mengajukan keringanan kepada Komite Sekolah terkait sumbangan Rp 3 juta tersebut. “Saya keberatan, karena di kelas sebelumnya juga ada sumbangan yang belum dilunasin,” kata orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga: Orang Tua Siswa SMKN 3 Bogor Protes Diminta Sumbangan Rp3 Juta, Komite Sekolah Bilang Begini

Sumbangan sebelumnya belum lunas, sekarang muncul lagi sumbangan Rp 3 juta. “Tiba-tiba ada lagi sumbangan,” kaluhnya.

Kegunaan sumbangan Rp3 juta yang ditetapkan berdasarkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), yakni pengembangan standar isi Rp97,118, pengembangan standar proses Rp1.186.660, pengembangan standar kelulusan Rp405,885.

Ada juga untuk pengembangan standar sarana dan prasarana Rp776,364, pengembangan standar pengelolaan Rp57,393, pengembangan standar pembiayaan Rp164,907.

Baca Juga: Syarat Regulasi Terpenuhi, Gibran jadi Cawapres Prabowo Tinggal Kesepakatan Ketum Parpol Pendukung

Kemudian, standar tenaga pendidik dan kependidikan Rp233,772, terakhir untuk pengembangan dan implementasi sistem penilaian Rp84,258.

Selain itu, tabungan anak untuk kegiatan akhir tahun sebesar Rp2,1 juta dengan rincian Rp1,5 juta untuk fild trip ke Jogjakarta, Rp500 ribu untuk wisuda, dan Rp100.000 untuk ujian TOIEC.

Menanggapi protes orang tua, Kepala SMKN 3 Bogor, Tatang Komarudin mengatakan jika sumbangan Rp 3 juta tersebut merupakan ranahnya komite sekolah.

“Terkait pungutan tidak kami lakukan, adapun kekurangan pembiayaan operasional dalam rangka peningkatan mutu kualitas yang tidak tercover anggaran pemerintah,” ucap dia.

Baca Juga: Mengenal Bom Fosfor Putih yang Digunakan Israel untuk Menghabisi Warga Palestina