RBG.ID, CIANJUR - Kondisi eksisting jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Cianjur sampai saat ini baru mencapai 85 persen atau sekitar 347 ribu jiwa dari jumlah penduduk 2,4 juta jiwa.
Padahal, target yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sampai Januari 2023 harus tercapai 95 persen dan pada 2024 harus mencapai angka 98 persen.
"Artinya, masih ada sekitar 15 persen penduduk Kabupaten Cianjur yang belum terlayani urusan jaminan kesehatannya," ujar Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana.
BACA JUGA: Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Diangsur, Begini Caranya
Lanjut Atep, dirinya mengakui temuan tersebut berdasarkan hasil rapat kerja dengan Kantor BPJS Cabang Cianjur-Sukabumi, awal pekan lalu.
Menurutnya, data dari pihak BPJS, Pemerintah Kabupaten Cianjur hanya meng-cover kepesertaan BPJS dari APBD sekitar 8,7 persen atau sekitar 211.577 jiwa.
"Sisanya masih mengandalkan anggaran dari APBN dan APBD Jawa Barat," ungkapnya.
