RBG.ID,SUKABUMI - Audiensi perwakilan honorer tenaga kesehatan (nakes) dengan ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, akhirnya selesai dan massa aksi unjuk rasa pun langsung membubarkan diri dengan tertib.
Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Kabupaten Sukabumi, Saeful Anwar mengatakan, 80 persen nakes dan non nakes honorer bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes milik pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Cemas Ada Penghapusan Honorer, Ribuan Nakes Minta Diangkat Jadi ASN
Menurut Anwar, saat ini semua nakes dan non nakes itu menjadi tulang punggung berjalannya pelayanan kesehatan. Apalagi jumlah nakes yang ada saat ini kurang lebih 3.100 orang, terdiri dari nakes dan non nakes yang tergabung dalam FKHF.
"Dengan adanya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), khususnya di pasal 99 ayat 1, merasa keberadaan para honorer nakes dan non nakes akan terancam dengan adanya peraturan pemerintah tersebut," kata Anwar, seusai unras dan audiensi dengan DPRD, Jumat (22/07/2022).
Pihaknya menilai, setelah 4 tahun PP itu ada dan setelah diundangkan, hingga kini belum juga ada langkah-langkah yang memang berpihak kepada pemerintah daerah.
"Mungkin seandainya saja PP itu disikapi atau ketika PP itu keluar dicicil per tahunnya, mungkin 500 atau 600 mungkin, sisanya tidak terlalu banyak saat ini honorer nakes dan non nakes)," ucap Anwar.
