Sebab itu, Uu meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Sukabumi agar berupaya mendongkrak potensi pendapatan PKB.
"Saya meminta bantuan kepada bupati dan walikota untuk mendorong masyarakatnya membayar PKB, jangan sampai para bupati dan walikota nikmat saja mendapatkan yang 30 persen," cetusnya.
Sementara itu, Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda menjelaskan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan program tahunan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari kendaraan bermotor.
"Pada tahun ini, program pemutihan PKB hanya diselenggarakan selama satu bulan. Beda dengan tahun sebelumnya yang mencapai enam bulan," jelasnya.
Iwan menambahkan, potensi PKB roda dua dan empat yang tidak melakukan daftar ulang atau menunggak di Kota Sukabumi terdapat 119 ribu kendaraan jika tunggakan tersebut dirupiahkan terdapat sebesar Rp26 miliar.
"Sebab itu, saat ini kami terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui tim penelusuran," tambahnya.
P3DW Kota Sukabumi, saat membentuk tim penelusur pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya sebanyak 30 orang yang tersebar di 33 kelurahan.
"Petugas penelusur pajak kendaraan ini tersebar di setiap kelurahan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, kami harap dapat mendongkrak capaian pajak kendaraan," pungkasnya. (bam)
