Saat ini, PPP Kabupaten Bekasi ini sedang gencar melakukan konsolidasi internal, dari tingkat desa sampai kecamatan, kemudian merapikan organisasi di tingkat kabupaten atau DPC. Alhasil, sedikit mengganggu kerja-kerja politik yang dilakukan oleh pengurus di daerah.
"Sekarang kita sedang gencar-gencarnya melakukan konsolidasi. Sedangkan pengurus partai di atas sedang ada persoalan. Akhirnya membuat pengurus di bawah sedikit terganggu," ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, Cecep Noor, kepada Radar Bekasi, Senin (5/9/2022).
Pria yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini juga merasa khawatir, persoalan yang terjadi di internal partainya membuat dualisme karena menjelang Pemilu 2024. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri, akan ada dampaknya.
"Yang saya takutkan kembali mau mendekati Pemilu terjadi dualisme, seperti pemilu dulu," tuturnya.
Kata Cecep, nanti antara ketua umum yang dilengserkan dengan ketua umum yang baru terjadi gugatan-gugatan secara hukum. Sehingga hanya menjadi tontonan partai lain. Dirinya berharap, semua persoalan yang terjadi di partainya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.
Terlebih, PPP merupakan partai yang berasaskan Islam. Walaupun, Suharso Monoarfa mungkin ada kesalahan dalam berbicara mengenai menyinggung amplop kyai.
"Mungkin katanya Pak Suharso kemarin ada kesalahan dalam hal sifatnya omongan, masalah menyinggung amplop kyai. Padahal itu kapasitasnya sedang rapat dengan KPK. Harapannya bisa diselesaikan dengan secara musyawarah mufakat. Artinya kalau kesalahan itu dijadikan tabayun juga," ungkapnya.
Terpisah, pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Islam 45 (Unisma) Kota Bekasi, Adi Susila menyebut, polemik kepemimpinan di PPP ini tentunya bisa berimbas pada suara partai di Pemilu 2024 mendatang, atau dapat dipastikan kondisinya hampir serupa dengan kejadian di Pemilu 2019 sebelumnya, dimana dampak pimpinannya ditangkap KPK bikin perolehan suara partai merosot tajam.
