RBG.ID - Selama Januari-Desember 2023, sebanyak 299 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sudah diterima Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta memutus 118 perkara pelanggaran KEPP.
Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2023 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/12/2023) malam.
"Dari 299 aduan, sebanyak 170 aduan yang diterima DKPP terkait dengan seleksi penyelenggara Pemilu ad hoc," jelas Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo.
Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, berdasar lembaga yang diadukan, KPU Kabupaten dan Kota merupakan lembaga yang paling banyak diadukan sepanjang 2023 dengan 173 aduan.
Peringkat kedua sampai keenam adalah Bawaslu Kabupaten maupun Kota sebanyak 83 aduan, Bawaslu RI 37 aduan, Panwascam 32 aduan, PPK/PPD 31 aduan, dan KPU RI 22 aduan.
Berdasar sebaran wilayah atau provinsi, Sumatera Utara menjadi provinsi terbanyak aduannya dengan 49 aduan.
Selanjutnya yakni provinsi Jawa Barat 29 aduan, Aceh 22 aduan, Jawa Timur 17 aduan, serta Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan 16 aduan.
Lebih lanjut ia mengatakan, tahun ini ada pergeseran sebab tahun-tahun sebelumnya Provinsi Papua selalu menjadi daerah yang paling banyak aduannya.
Nah, kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, untuk tahun 2023 hanya ada 11 aduan dari Provinsi Papua.
Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, dari 299 aduan yang diterima DKPP sepanjang 2023 hanya 133 lulus verifikasi dan teregistrasi sebagai perkara.
Tapi, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, hingga 4 Desember 2023 baru 118 perkara yang sudah dibacakan putusannya oleh DKPP.