DKPP Hanya Sanggup Gelar Sidang Online, Anggaran Habis Minta Tambah Rp 92 Miliar

Terlebih, jumlah aduan berpotensi melonjak seiring berlangsungnya tahapan pemilu.

”Kita tunggu saja prosesnya," tutur dia.

Baca Juga: Pemerintah Siap Berantas Produk dan Para Improtir Nakal di Sektor Pakaian Impor Ilegal

Sebelumnya, seretnya anggaran pemilu juga sempat dikeluhkan Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, dari alokasi kebutuhan Rp 13 triliun, pihaknya baru menerima sekitar Rp 7 triliun saja.

”Hampir 40 persennya belum turun," ujarnya.

Dari hitungan Bawaslu, jika hanya mendapat Rp 7 triliun, operasional dan gaji pengawas ad hoc hanya cukup hingga Oktober 2023.

Baca Juga: NMIXX Mencapai Penjualan Minggu Pertama Tertinggi Ke-8 Dari Semua GG Dalam Sejarah Hanteo Dengan “expérgo

Padahal, di akhir 2023, tahapan sudah memasuki masa krusial karena telah masuk tahap kampanye.

Bagja khawatir ketersendatan anggaran itu bakal dikait-kaitkan dengan isu penundaan pemilu yang belum juga padam.

”Nanti begitu nggak turun, langsung disambungkan ke arah itu (penundaan pemilu, Red)), kan repot," pungkasnya. (far/c9/hud)