RBG.ID – Penundaan pemilihan umum (pemilu) dalam sengketa antara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan KPU termasuk upaya merampas hak politik rakyat.
Hal ini dinilai Juru Bicara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mikhael Sinaga terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu.
“Aspek hukumnya harus diperiksa kembali karena perkara ini adalah antara Partai Prima dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kok putusannya malah merampas hak politik rakyat,” jelas Mikhael dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
BACA JUGA:Viral! Rusuhnya Event Trail Motor di Ciwidey Bandung, Beberapa Motor Dibakar
Mikhael mengatakan sengketa yang terjadi dalam sidang merupakan antara Prima dengan KPU.
seharusnya, kata Mikhael, putusan majelis hakim tidak sampai kepada penundaan pemilu, namun hanya kepada kedua kubu yang bersengketa.
Ia menjelaskan, pemilihan umum merupakan milik semua warga negara dan jangan sampai merusak demokrasi dengan menunda pemilu karena kepentingan kelompok tertentu.
“Semua penyelenggara pemilu atau pengadilan mana pun, saya harap tidak membuat keputusan yang merampas hak politik rakyat dan menyakiti hati masyarakat luas. Karena dampaknya bisa sangat berbahaya kalau rakyat kecewa,” jelas Mikhael.
BACA JUGA:Nahas, Niat Memancing Satu Warga Tewas Tersambar Petir
Sebelumnya, gugatan Prima terhadap KPU disetujui majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Putusan PN Jakpus menghukum KPU dengan memerintah tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.
“Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan itu yang diketok majelis hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. (jpc)
Artikel Terkait
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Cederai Indonesia Sebagai Negara Demokrasi
Hindari Spekulasi, Sebaiknya Hakim PN Jakarta Pusat yang Putuskan Tunda Pemilu Diperiksa Dan Diberi Sanksi
Surya Paloh Temui Prabowo di Hambalang, Keduanya Sepakat Pemilu Damai
Gara-gara Putusan Pemilu 2024, Hakim Pengadilan Negeri Jakpus Dilaporkan ke KY
Soal Penundaan Pemilu, Jokowi Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus