RBG.ID - Penetapan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, sebagai tersangka dalam kasus suap dalam pengadaan CCTV dan jaringan internet dalam untuk pengembangan smart city di Kota Bandung oleh KPK pada Jumat 16 April 2023 menambah deretan panjang kepala daerah korup di Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, masih segar diingatan publik, Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK karena kasus suap kepada auditor BPK untuk pengaturan hasil audit beberapa proyek APBD.
Baca Juga: Deretan Makanan Khas Indonesia yang Digemari Boy Group Korea BTS
Sebelumnya juga ada Bupati Subang Imas Aryumningsih, Ojang Suhandi pada tahun 2016, Ajay Supriatna pejabat Walikota Cimahi terkena OTT KPK pada tahun 2020, Atti Suhari, Walikota Cimahi yang terkena kasus korupsi pada tahun 2016, Walikota Bandung Barat, Abubakar pada tahun 2018, Pejabat Walikota Bandung, Umbara Sutisna, Walikota Bekasi Rahmat Effendy, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Bupati Indramayu, Supendi, Bupati Karawang Ade Swara, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman pada tahun 2020, Wali Kota Bandung Dada Rosada pada tahun 2013 dan Walikota Banjar, Herman Sutrisna yang ditetap tersangka pada tahun 2020.
Rata-rata modus korupsi kepala daerah ini adalah suap pada proyek APBD yang dapat mengindikasikan begitu maraknya praktek-praktek korupsi APBD dimana kepala daerah menjadi dalang utama.
Dan menunjukkan bahwa bahwa APBD selalu rawan karena hampir setiap saat menjadi incaran kepala daerah bahkan sedari awal saat penyusunan APBD.
Baca Juga: Lepas dari Pengawasan, 2 Bocah Tewas Tenggelam di Kolam Renang
Modus Korupsi terencana bisa jadi kuat terjadi dalam kasus di Provinsi Jawa Barat ini. Dalam Kasus Yana Mulayana ini, misalnya.
Pengadaaan CCTV dan jaringan internet pada Program smart city merupakan program prioritas dari kepala daerah sebelumnya yang kemudian dimasukkan lagi sebagai program pendukung untuk pencapaian visi misi Kota Bandung.
Program-program prioritas tersebut diplot dengan anggaran yang lebih besar dibanding dengan program lainnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Pisces Hari Ini, Minggu 16 April 2023: Seseorang dari Masa Lalu Akan Datang
Dengan kejadian ini, KOPEL Jabodetabek menilai bahwa korupsi APBD di Jawa Barat ini sudah semakin massif dan berjamaah dengan aktor kuncinya adalah kepala daerah.
Butuh pengawasan yang lebih intens dari aparat hukum.
BPK perlu melakukan audit bukan hanya dengan model sampling namun menyasar pada program-program prioritas daerah.