Tidak sampai di situ, BSSN juga memastikan peran mereka dalam menghadapi kebocoran data pribadi. Meski UU PDP telah disahkan, kebocoran data –termasuk kebocoran data pribadi– masih bisa terjadi.
Ariandi menyampaikan, BSSN selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder setiap kebocoran data terjadi.
”Terutama dalam rangka memastikan layanan sistem elektronik tidak terganggu dan melindungi aset kritis yang bersifat strategis,” tambah dia.
Dia menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh instansinya untuk mengantisipasi serangan siber.
Antara lain, melakukan monitoring serangan siber di Indonesia setiap hari tanpa jeda. Monitoring itu dilakukan lewat National Security Operation Center.
BSSN juga mengirimkan dua jenis notifikasi yang biasa disampaikan kepada stakeholder terkait. Yakni, notifikasi kerentanan dan notifikasi insiden.
Notifikasi kerentanan dikirimkan bila ada temuan kerentanan terkini. Sementara itu, notifikasi insiden dikirimkan bila ada indikasi insiden siber pada stakeholder tertentu.